RSS
 
 
 

TIRILOLOK News Detail

  Share on Facebook
   
  - TIRILOLOK.COM, 09-09-2007
  UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERLU DIMPLEMENTASIKAN SEMUA PIHAK
  Hal ini disampaikan Penyusun Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (UU TPPO), Arnoldus Yohanes Day, Sabtu, 08 September di Kupang saat berbicara sebagai narasumber sosialisasi UU TPPO yang diikuti berbagai unsur. Lebih lanjut AY. Day berharap, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, ditindaklanjuti berbagai pihak di Indonesia sehingga perdagangan orang yang marak di Indonesia bisa ditekan. Pa De, begitu sapaannya menambahkan, aparat penegak hukum mestinya harus pertama mengimplementasikan undang-undang tersebut dengan memberikan hukuman berat kepada setiap pelaku perdagangan orang sehingga memberikan efek jera. Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Deputy Menteri Pemberdayaan Perempuan, Hendra Jamal mengemukakan, pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP agar Pemda dapat menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah atau Perda dan membentuk gugus depan pemberantasan perdagangan orang. Kadis Nakertrans NTT, Drs. Ignas Konterius yang juga sebagai nara sumber mengatakan, perdagangan orang di NTT terjadi karena kemiskinan, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan serta lemahnya regulasi tentang perdagangan orang. Nasu konterius berharap dengan adanya UU TPPO ini semua pihak bisa menaruh perhatian terhadap pencegahan perdagangan orang yang untuk NTT lebih marak dengan tenaga kerja illegal. Konterius membeberkan bahwa sejak tahun 2004 hingga pertengah 2007 ini sudah 1.020 kasus TKI Ilegal dengan rincian 301 TKI illegal laki-laki dan 719 TKW illegal yang digagalkan aparat berwajib. Sementara itu, dalam sosialisasi yang dipandu Kepala Pusat Advokasi Perempuan Dan Anak Undana Yohanes Nome, SH, Mhum, Karo Pemberdayaan Perempuan Setda NTT, Dra. Sisilia Sona mengajak semua pihak di NTT untuk meninggalkan budaya menomorduakan anak dan perempuan serta memulai tindakan pemberantasan perdagangan orang dari keluarg. Sisilia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mensosialisasikan UU TPPO di kabupaten dan kota Kupang. Sedangkan Asisten III setda NTT, Ir. Benny Ndoenbouy, Msi yang membuka sosialisasi itu mengajakan semua pihak di NTT untuk menaruh perhatian terhadap tiga masalah besar yang dihadapi NTT yakni Perdagangan Orang, HIV/ AIDS dan Narkoba. Benny berharap, ada komitmen kuat dari semua pihak di bumi Flobamora ini guna memerangi masalah-masalah kemanusaiaan tersebut yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat dan generasi muda NTT. (Hendro)
   
 
Sound: