RSS
 
 
 

TIRILOLOK News Detail

  Share on Facebook
   
  - TIRILOLOK.COM, 11-07-2007
  ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN AKAN BERJALAN BAIK JIKA ADA AZAS KETERBUKAAN
  Hal ini disampaikan PLH. Walikota Kupang Yosef A. Mamulak, dalam sambutannya yang dibacakan PLT Sekda kota Kupang Drs. Gabriel Kahan, MSi, pada pembukaan Bimbingan Teknis dan Asistensi Permendagri nomor 13 tahun 2006, bagi pejabat pengelola keuangan dan bendahara, lingkup pemerintah Kota Kupang (10/07) di aula SMKN 03 Kupang. Menurut Mamulak, dalam implementasi Otonomi Daerah, salah satu aspek terpenting adalah aspek pengelolaan keuangan daerah, yang focus pelaksanaannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik, menganut asas keterbukaan, bertanggungjawab dan partisipatif. Pergerakan Deregulasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah, mesti dicermati sebagai langkah maju menuju keterpaduan dan keteraturan berbagai ketentuan, sehingga memudahkan pejabat pengelola keuangan dan para bendahara, untuk semakin eksis melakukan penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah, sesuai kewenangannya. Mamulak menjelaskan, Aparatur pengelola keuangan daerah, yang dalam nomina birokrasi disebut pemerintah, yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih masyarakat, terdapat opini umum pemerintah identik dengan cara kerja yang terlampau lambat, berliku-liku, masalah yang sdebenarnya mudah dibuat menjadi sesuatu yang serba sulit. Akhirnya orang menghindari berurusan dengan birokrasi pemerintah dan lebih percaya birokrasi Biro Jasa. Opini ini perlu dirubah, termasuk dalam pengelolan keuangan daerah. Lebih jauh Mamulak menambahkan, Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pegelolaan keuangan daerah, merupakan ketentuan teknis organic, yang mengatur distribusi kewenangan setiap pejabat untuk mengedepankan prisip disiplin penggunaan anggaran, sehingga berapapun dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien, demi mencapai tujuan dengan mekanisme prosedur yang benar. Para sekretaris, kepala tata usaha dan bendahara, pada satuan kerja perangkat daerah kota kupang, harus menyadari dengan sungguh, pelaksanaan bimtek dan asistensi ini, bukanlah merupakan seremoni operasionalisasi kegiatan, melainkan satu kesempatan berharga dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola keuangan daerah, yang telah dipercayakan untuk mengurus teknis pengelolaan keuangan, sekaligus mengetahui cara bagaimana menghindarkan diri dan keputusan organisasi, dari penyalahgunan keuangan dan kewenangan, serta meyakini secara mendetail, dalam prinsip kehatia-hatian dan akuntabilitas, bahwa uang daerah telah dikelola dengan baik, cermat dan benar pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi maupun prosedur-prosedurnya. (Sintus)
   
 
Sound: