RSS
 
 
 

TIRILOLOK News Detail

  Share on Facebook
   
  - TIRILOLOK.COM, 04-07-2007
  BPKP LAKUKAN AUDIT ATAS PERMINTAAN
  Demikian penegasan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan NTT Hamonangan Simarmata ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya tadi pagi (03/07). Simarmata ditemui terkait peran BPKB NTT dalam menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih di NTT. Dijelaskannya, Penyelidikan dan penyidikan harus terlebih dahuu dilakukan Kepolisian, dan Kejaksaan di daerah masing-masing. Setelah ditemui ada indikasi kerugian negara barulah BPKP diminta untuk melakukan perhitungan kerugian negara melalui gubernur. BPKP wajib melakukan penyidikan bila ada permintaan dari kabupaten- kota di NTT karena hal itu sudah diatur dalam program tetap (Protap) BPKP. Menurut Simarmata, Kabupaten di NTT sudah mulai menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Indikatornya adalah keikutsertaan pemda tingkat dua dalam berbagai kegitatan yang dilakukan BPKP NTT bekerjasama dengan BPKP pusat. Simarmata menyebutkan ada tiga indicator yang bisa dipakai untuk menilai antara lain Tindakan Represif yakni beberapa kabupaten meminta BPKP melakukan investigative bila ada indikasi penyelewengan. Hal lainnya adalah tindakan preventif. Menurutnya pada umumnya seluruh kabupaten di NTT sudah meminta aparat pengawasan dari BPKP yang berfungsi melakukan sosialisasi, Bimtek, asistensi, terkait dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku sampai meminta BPKP dalam pendampingan penyusunan Neraca sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ketiga adalah Pemda tingkat II sudah membantu stafnya dalam meningkatkan SDM yang terkait dengan peningkatan sumber ilmu yang terkait dengan akuntansi. Ditanya mengenai daerah tingkat II mana yang sudah memenuhi criteria pemerintahan yang bersih, Simarmata mengatakan, pihaknya belum bisa menentukan daerah mana yang telah bebas dari praktek- praktek kotor, walau ketiga fungsi tersebut sudah dijalankan masing-masing pemda. (Sintus)
   
 
Sound: