RSS
 
 
 

TIRILOLOK News Detail

  Share on Facebook
   
  - TIRILOLOK.COM, 29-06-2007
  PENGHAPUSAN ASET DAERAH TERGANTUNG DPRD KOTA
  Pernyataan ini dikeluarkan Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe ketika dikonfirmasi wartawan tadi pagi (28/06) terkait informasi penghapusan asset daerah, yang saat ini sedang ramai dibicarakan warga kota kupang. Adoe menjelaskan, seluruh masyarakat kota kupang mempunyai hak untuk berbicara soal penghapusan asset melalui wakilnya di DPRD. Karena itu bila wakil rakyat menghendaki pemutihan yang tetap dilakukan, dirinya mengikuti saja. Sementara itu wakil ketua DPRD kota kupang Rudi Tonubesi mengatakan, yang namanya tanah dan bangunan yang mau dihibahkan kepada orang tertentu harus mendapat persetujuan DPRD sebagaimana tertera dalam UU nomor I tahun 1974 pasal 47 ayat satu tentang perbendaharaan negara. Lebih jauh Rudi menjelaskan, Penghapusan asset berupa tanah dan bangunan harus diajukan kepada DPRD untuk meminta persetujuan sebelum pemutihan. Mengenai sikap Walikota Terpilih Drs. Daniel Adoe yang menyerahkan sepenuhnya penghapusan asset khususnya rumah jabatan walikota lama kepada DPRD, Rudi mengaku bahwa permintaan untuk menghibahkan Rumah Jabatan lama kepada SK. Lerik belum sampai ke tangan Dewan. Menurut Rudi, pemerintah bisa menghapus asset daerah tanpa persetujuan Dewan, bila memenuhi empat kriteria di antaranya, bangunan itu sudah tidak sesuai tata ruang. Rudi optimis SK.Penghapusan asset daerah bisa dibatalkan. Karena berdasarkan pemandangan fraksi di DPRD dalam sidang I tahun 2007 Rabu lalu, mayoritas anggota dewan tidak menyetujui penghapusan asset berupa tanah dan bangunan. Seperti diberitakan sebelumnya, Walikota kupang SK. Lerik telah melakukan pemutihan tanah dan bangunan rumah jabatan lama lewat SK-nya tanpa persetujuan Dewan. (Sintus)
   
 
Sound: