RSS
 
 
 

TIRILOLOK News Detail

  Share on Facebook
   
  - TIRILOLOK.COM, 04-02-2010
  KOMISI C DPRD NTT PERTANYAKAN PENGELOLAAN ASET PEMDA NTT
 

Menanggapi laporan temuan BPK NTT terkait pengelolaan aset atau barang milik pemerintah daerah provinsi NTT semester kedua tahun 2009, komisi C DPRD NTT, (Rabu, 04/02), menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur - Dispendasad NTT, Inspektorat dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu- BPPT NTT di ruang komisi C kantor DPRD NTT.

Rapat yang dipimpin ketua komisi C DPRD, Stanis Tefa ini mendapat perhatian serius dari seluruh anggota. Mereka mempertanyaan pengelolaan tanah, bangunan dan kendaraan pemerintah yang amburadul dan tidak terdata secara baik. Bahkan menurut komisi C ada tanah dan kendaraan dinas yang telah pindah tangan. Karena itu, komisi C minta Dispendasad NTT segera mendata ulang aset-aset tersebut dan mengelolanya secara baik demi meningkatkan pendapatan asli daerah - PAD NTT. Menanggapi permintaan ini, kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Fransiskus Salem menyatakan, menindaklanjuti harapan dewan seraya menambahkan, demi mendatangkan PAD tahun ini, Pemda NTT membangun Ruko di kota Kupang dan pengelolaan tanah lainnya di Labuanbajo dan Bandung.

Mengenai laporan BPK NTT akan pengelolaan aset daerah NTT yang tidak baik, Frans Salem mengatakan akan memperbaikinya dan akan mengatur honorarium bendahara barang dan jasa sehingga ada kesimbangan dan pengadaan komputer khusus pengelolaan data aset.
Menurut Frans, pihaknya akan bekerja keras untuk melakukan inventarisasi ulang barang- barang pemerintah NTT seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan yang hilang.

Menanggapi pertanyaan tentang eks Biro Perlengkapan yang dulu menangani aset dan ternyata hilang, ia menandaskan, datanya ada tetapi pencatatannya tidak optimal setelah dihapus sehingga data terbawa hingga kini dan menjadi temuan BPK.

Sesuai data TIRILOLOK, banyak pejabat yang sudah pensiun atau pindah SKPD tetapi masih menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah daerah NTT. Sesuai Laporan yang dikeluarkan BPK NTT, ada 26 temuan penyimpangan pengelolaan aset daerah NTT dengan nilai milyaran rupiah, antara lain kendaraan dinas senilai minimal 1 milyar rupiah lebih digunakan oleh yang tidak berhak, tunggakan hasil penjualan kendaraan bermotor roda dua dan empat sebesar 184 juta rupiah lebih, pengamanan barang milik daran berupa tanah senilai 1 milyar rupiah lebih pada Dinas Perhubungan NTT belum optimal, 24 unit rumah dinas tipe 45 untuk anggota DPRD NTT tidak tercatat dalam buku induk inventaris dan tidak disajikan sebagai aset daerah pemerintah provinsi NTT, serta temua lainnya. (VN_01)

   
 
Sound:
footer2.jpg