RSS
 
 
 

TIRILOLOK News Detail

  Share on Facebook
   
  - TIRILOLOK.COM, 23-06-2009
  PERS BERPERAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
 

Ketua Masyarakat Dan Persatuan Wartawan Indonesia Pemantau Pemilihan Umum atau MAPILU PWI Pusat, Hendra J. Kede dalam acara sosialisasi Pemilu Dan Pendidikan Pemilih Berbasis Jurnalistik Menuju Pemilu Damai Dan Elegan di gedung PWI NTT Sabtu 20 Juni menegaskan, berkualitas tidaknya proses pemilu di Indonesia salah satunya sangat ditentukan Pers atau Media Massa karena dengan pemberitaan bisa mempengaruhi masyarakat untuk datang ke TPS dan sebagainya.

Hendra menambahkan, wartawan tidak perlu takut memberitakan hal-hal negatif dari pasangan calon presiden misalnya yang sedang terjadi di Indonesia dalam Pemilu Presiden Pilpres karena ada fakta bukan fitnah. Sebab berita-berita negative akan membuat rakyat cerdas memilih pemimpinnya.

Sementara itu, ketua Dewan Pers Pusat, Tarman Azzan menegaskan, dalam situasi apapun, pers harus tetap independent dan tidak boleh terlibat dan mendukung salah satu calon pun. Tarman memuji NTT yang tingkat partisipasi pemilihnya tertinggi di Indonesia pada pemilu gubernur dan pemilu legislatif lalu yang mencapai 81 persen.
Wakil Ketua MAPILU PWI, Zaini Bisri menyatakan, sesuai survey LSI, hingga kini masyarakat masih mempercayai pers sebagai sumber informasi dan kebenaran menyusul Ormas dan Birokrasi. Karena itu, Zaini meminta pekerja media untuk menjungjung tinggi image tersebut dengan berita-berita yang mencerdaskan berdasarkan fakta, kode etik dan hati nurani., sedangkan Presidium Nasional MAPILU PWI, Okto Lampito menambahkan, wartawan menjadi jembata damai maupun konflik dalam setiap pemberitaannya sehingga setiap berita yang diturunkan perlu memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik.

Jurubicara KPU NTT, Djidon de Haan menyatakan, regulasi pemilu di Indonesia berubah-ubah sehingga penyelenggara perlu memahaminya dalam menerapkannnya. Djidon mencontohkan, Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres tidak ada peraturannya sehingga KPU harus menindaklanjutinya dengan peraturan KPU. Atau Undang Partai Politik yang setiap 5 tahun berubah, padahal ada Undang-Undang lainnya yang pemberlakukannya bertahun-tahun.

Ketua PWI NTT, Dion B. Putera melaporkan, Workshop Pemilu Berbasis Jurnalistik ini diikuti 30 wartawan dari berbagai media cetak elektronik yang ada di Kota Kupang. Tujuannya menurut Dion adalah untuk penyegaran penulisan bagi wartawan dan meningkatkan pemahaman wartawan akan pentingnya pendidikan bagi pemilih di NTT. (VN_01)

   
 
Sound:
footer2.jpg