RSS
 
 
 

TIRILOLOK News Detail

  Share on Facebook
   
  - TIRILOLOK.COM, 19-07-2010
  TIDAK ADA PERPELONCOAN SAAT MOS BERLANGSUNG DI KOTA KUPANG
 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupan, Max Halundaka, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis, 15 Juli, mengatakan, Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan perintah kepada para kepala sekolah, untuk mengawasi panitia pelaksana Masa Orientasi Sekolah - MOS agar tidak melakukan perpeloncoan terhadap siswa baru sebagai tindaklanjut terhadap larangan dari Gubernur kepada panitia MOS untuk menghindari perpeloncoan saat pelaksanaan MOS.

Max menambahkan, pengawasan dari kepala sekolah penting, demi menghindari adanya perpeloncoan saat MOS berlangsung yang selama ini dianggap sebagai ajang balas dendam dari siswa senior kepada siswa junior atau siswa baru.

Ditanya mengenai ribuan siswa yang saat ini bingung mencari sekolah, Max Halundaka mengatakan, semua telah diatur secara adil antara sekolah neegri dan swasta, sehingga orangtua bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, baik sekolah favorit maupun standar, karena mutu sebuah sekolah, bukan hanya tergantung pada sekolah, tetapi juga pada murid yang bersangkutan.

Disinggung mengenai mahalnya biaya pendidikan pada sekolah swasta, Max mengatakan, pemerintah akan memberi bantuan baik sarana maupun guru ke sekolah swasta, untuk mengurangi biaya operasional sekolah, sehingga biaya pendidikan di sekolah tersebut bisa dijangkau oleh semua kalangan. Sedangkan mengenai anak sekolah dari keluarga tidak mampu menurut Max, akan diberi beasiswa melalui dana BOS.

Tentang kemungkinan dibuka kelas baru bagi para siswa di sekolah negeri bagi siswa yang tidak diterima di sekolah swasta karena sudah terlambat mendaftar, Max mengatakan, bisa dilakukan namun hanya di beberapa sekolah sekolah negeri yang memiliki ruangan kelas, antara lain SMPN 12 dua ruangan, SMPN 13 satu ruangan dan SMPN 07 dua ruangan serta SMAN 08 dua ruangan.

Ketua komisi C DPRD Kota Kupang, Nikolaus Fransiskus yang dihubungi di Balai Sidang mengaku, hingga saat ini belum ada pengaduan dari orangtua siswa ke DPRD Kota Kupang, namun pemerintah dan dewan harus memikirkan nasib ribuan siswa yang saat ini sedang bingung mencari sekolah. Ia mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan sejumlah dana seperti biaya listrik dan telepon serta distribusi guru PNS kepada sekolah swasta, sehingga masyarakat bisa memilih sekolah swasta demi menyekolahkan anaknya. (VN_02)

   
 
Sound:
footer2.jpg